Surat Terbuka seorang Franz Magniz tentang Presiden Yudhoyono.

Begin forwarded message:

Subject:Letter from a Catholic priest on President Yudhoyono and his New York award

Date: 2013/5/15

Shuresj Tomaluweng  8:28pm May 14

*The Caveat of Prof. Franz Magnis-Suseno SJ to ACF*

Ladies and Gentlemen of the Appeal of Conscience Foundation (ACF),

I am a Catholic Priest and professor of philosophy in Jakarta. In Indonesia we learnt that you are going to bestow this year’s World Stateman Award to our President Susilo Bambang Yudhoyono because of his merits regarding religious tolerance.

This is a shame, a shame for you. It discredits any claim you might make as a an institution with moral intentions.

How can you take such a decision without asking concerned people in Indonesia? Hopefully you have not made this decission in response to prodding by people of our Government or of the entourage of the President.

Do you not know about the growing difficulties of Christians to get permits for opening places of prayer, about the growing number of forced closures of churches, about the growth of regulations tha make worshipping for minorities more difficult, thus about growing intolerance on the grassroot level? And particularly, have you never heard about the shameful and quite dangerous attitudes of hardline religious groups towards so called deviant teachings, meaning members of the Achmadiyah and the Shia communities, and the government of Susilo Bambang Yudhoyono just doing nothing and saying nothing to protect them? Hundreds of their people have under Susilo Bambang Yudhoyono’s presidentship been driven out of their houses, they still live miserably in places like sports halls, there have allready Achmadis and Shia people been killed (so that the question arises whether Indonesia will deteriorate to conditions like Pakistan dan Iran [favor of President G. W. Bush] where every months hundreds of Shia people are being killed because of religious motivations)?

Do you not know that President Susilo Bambang Yudhoyono during his up to now 8 1/2 years in office has not a single time said something to the Indonesian people, that they should respect their minorities? That he has shamefully avoided responsibility regarding growing violence towards Achmadiyah and Shia people?

Again, whom did you ask for information before making you award choice? What could be your motivation to bestow upon this President a reward for religious tolerance who so obviously lacks any courage to do his duty protecting minorities?

I have to add that I am not a radical, not even a “human right extremist” (if such exist). I am just appaled about so much hypocrisy. You are playing in the hands of those – still few – radicals that want to purify Indonesia of all what they regard as heresies and heathen.

Franz Magnis-Suseno SJ

Tanggapan :

Copas dari VOA, Tanggapan Menlu  Marti Natalegawa

Menteri Luar Negeri Indonesia Marti Natalegawa yang ditemui di sela-sela Konferensi Indonesia di Washington Kamis pagi (17/5), menyayangkan protes dan petisi menolak penghargaan itu. Ia menyebutnya sebagai ironi.

“Di masa lalu dunia memiliki ‘deficit-trust’ pada Indonesia, kita yang di dalam negeri berupaya keras mempromosikan Indonesia  dengan meminta dunia memberi kesempatan dan tidak bersikap apriori terlebih dahulu. Berkat upaya kita di dalam negeri dengan mendorong pembangunan ekonomi dan reformasi dll, lalu menyampaikan pesan itu kepada dunia, dan setelah sekian lama dunia pun mengakui. Sekarang justru ironi karena kita di dalam negeri justru tidak mengakui kemajuan itu,” ujar Marti Natalegawa.

Lebih jauh Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa mengatakan Presiden SBY memahami banyak perbaikan harus dilakukan di Indonesia.Menurutnya, setiap rapat kabinet atau pertemuan khusus dengan Presiden SBY, beliau selalu meminta para menteri melaporkan masalah yang ada dan upaya memperbaikinya, termasuk soal kelompok minoritas.

(sambungan dari halaman 2)

Marti menambahkan, “Presiden SBY selalu mengatakan tampilkan Indonesia apa adanya, tidak perlu bicara soal kemajuan karena biar orang lain yang bicara soal kemajuan Indonesia. Saya – maksudnya Presiden SBY – justru menyampaikan persoalan yang kita hadapi dan upaya mengatasinya. Beliau justru yang minta kami laporkan kekurangan yang ada dan upaya memperbaikinya.Jadi kalau sekarang masyarakat internasional menganugerahkan penghargaan kepada Presiden SBY, berarti itu khan juga kepada Indonesia.Bukan berarti Indonesia sudah 100% baik. Ini penghargaan atas upaya yang telah dilakukan Indonesia, yang tentunya akan terus didorong kemajuannya. Protes atas penghargaan ini justru memberikan “mix-signal” ke luar negeri”.

Menurut pernyataan pers yang dikeluarkan juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha, “World Statesman Award 2013” atau “Penghargaan Negarawan Dunia 2013” itu akan diberikan oleh Rabbi Arthur Schneier di New York pada 30 Mei mendatang.

Seharusnya penghargaan itu diberikan pada bulan November, tetapi karena pada akhir Mei ini Presiden SBY akan menghadiri  sidang PBB di New York, maka upacara penganugerahan dipercepat.

“Appeal of Conscience Foundation” adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Rabbi Arthur Scheier pada tahun 1965 dan telah memberikan penghargaan tahunan “World Statesman Awards” kepada para tokoh yang dinilai berjasa dalam bidang kebebasan beragama, HAM, peningkatan perdamaian, toleransi dan penyelesaian konflik antar-etnis. Tokoh-tokoh yang pernah menerima penghargaan ini antara lain mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown tahun 2009, mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak tahun 2011, dan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper tahun 2012 lalu.(voa)

2013/5/20 – Tanggapan 

Anggota ISKA & Praktisi Pendidikan Tinggi : Ata Ujan Andre <andreujan@yahoo.com>

1. Luar biasa jubir istana ini. Tidak jelas siapa yang “nerrow-minded”. Tidak jelas juga apa yang ia mengerti dengan tafsiran filsafat minus etika.  Kalau ia betul “open-minded” seharusnya ia mengerti bahwa pertimbangan untuk memberikan penghargaan seperti itu harus dilakukan seluas mungkin dengan memperhatikan berbagai aspek. Ada dua aspek yang sangat penting dalam konteks ini: (1) aspek kewajiban seorang presiden sebagai pemimpin publik; dan (2) ini sangat mendasar, aspek hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi. Kedua hal ini tidak bisa dipenuhi dengan retorika tetapi dengan tindakan nyata.

2. Karena itu, keputusan untuk memberikan penghargaan harus didukung fakta lapangan yang valid. Apakah jubir istana tidak melihat betapa intoleransi masih terus terjadi?Keputusan baik hukum, politik, dan moral harus didukung fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.Dan karena masalah yang dihadapi berkaitan dengan kepentingan publik, maka pertanggung-jawaban harus dapat dimengerti dan diterima oleh publik.Pertanyaannya, sejauh mana lembaga penganugerah penghargaan menguji penilaiannya dengan menghadapkannya secara kritis pada fakta lapangan?

3. Kalau lembaga penganugerah pengharaan itu memang cerdas, ia seharusnya tahu bahwa pembiaran terhadap intoleransi yang disertai kekerasan, sesungguhnya bertentangan dengan etika publik, yakni kewajiban esensil seorang kepala negara untuk melindungi dan mengayomi warga negaranya. Pembiaran seperti itu bertentangan diametral dengan nafas moral Konstitusi 1945: (1) hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing; dan (2) kewajiban legal dan moral negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terjamin tanpa dikriminasi.

4. Mudah-mudahan “pembiaran” terhadap intoleransi dan kekerasan tidak dibaca oleh lembaga penganugerah penghargaan sebagai bentuk  manifestasi sikap demokratis. Demokrasi menjadi penting persis karena sistem ini mendukung hak-hak dasar setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.Intoleransi dan kekerasan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan, kebebasan, dan public reason.Karena itu, pembiaran terhadap perilaku negatif seperti itu dengan sendirinya juga bertentangan dengan demokrasi baik sebagai sistem politik maupun sebagai budaya publik.

5. Jadi, sebagai warga negara yang baik kita layak berbangga kalau presiden kita mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. Akan tetapi penghargaan dan pengakuan itu menjadi ironis ketika dilakukan tanpa sikap kritis yang didukung data yang valid.Tentu saja kita tidak mampu mencegah lembaga yang bersangkutan untuk memberikan penghargaan. Tetapi penghargaan apa pun, meskipun pada level internasional, tidak dengan sendirinya “berharga” ketika tidak didukung dengan alasan memadai. Saya yakin bapak Presiden sangat arif dan memahami sepenuhnya hal ini, meskipun jubirnya berbeda pandangan.

Demi kebaikan serta kejayaan negri dan bangsaku.

Salam damai,
Andre Ata Ujan

About iskasurabaya09

social blog
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.