POLITIK BERMARTABAT IJ KASIMO

POLITIK BERMARTABAT IJ KASIMO DAN KONSEPSI POLITIK KEMASLAHATAN NU

 Oleh Hakim Jayli, Praktisi Media, Aktivis NU dan Gusdurian,

Membaca sejarah para pejuang bangsa termasuk IJ Kasimo menambah apresiasi saya tentang mahakarya Indonesia sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik. Sebuah state yang didirikan sebagai consensus dan titik temu seluruh elemen bangsa untuk berkomitmen hidup bersama dalam kedamaian menuju Indonesia yang Adil Makmur. Keberadaan Pancasila sebagai ideology bangsa, sebenarnya cukup untuk mengetahui dari mana, lewat mana, dan kemana bangsa ini harus menuju.

Ditetapkannya Ketuhanan sebagai sila pertama, menunjukkan bahwa para founding fathers menghendaki bahwa Indonesia harus berangkat dari nilai-nilai ketuhanan yang kuat. Seluruh rakyat Indonesia terikat pada kewajiban untuk ‘berketuhanan’ dan menjalankan keyakinannya itu, apapun agamanya. Dengan kata lain, Indonesia adalah salah satu negara religious terbesar di dunia.

 

Tujuan akhir bangsa ini adalah tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial, adil makmur, hidup jiwanya, hidup raganya, bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Artinya, Negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan haknya hidup sejahtera, dan harus menghindarkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan social-ekonomi, dengan menggunakan ‘kekuatan memaksa’ yang dimiliki negara untuk itu.

 

Bergerak dari ketuhanan, menuju kesejahteraan social itulah terminal keberangkatan dan kedatangan yang sebenarnya dari Maskapai Indonesia. Untuk menuju destinasi yang dikehendaki, maka Bangsa Indonesia harus melalui, prinsip kemanusiaan sebagai implementasi nilai ketuhanan yang dimiliki, mewujudkan persatuan sebagai energy dan prasyarat bergerak menuju satu titik, serta permusyawaratan dan demokrasi politik sebagai cara untuk menentukan kepemimpinan Negara (nashbul-imam) untuk bersama-sama menuju Indonesia yang Adil-Makmur.

 

Inilah sebenarnya gambar besar dari keberadaan dan sepak terjang tokoh-tokoh Nasional termasuk IJ Kasimo dan juga tokoh yang masih segar dalam memori Bangsa Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kedua figure ini berangkat dari kedalaman keyakinan dan spiritualitasnya masing-masing. IJ Kasimo seorang Katholik taat. Gus Dur seorang Muslim produk pesantren, pemimpin dan pegiat Nahdlatul Ulama dan sangat mendalami keilmuan dan pengamalan nilai-nilai ke-Islaman. Keduanya adalah profil manusia dan pejuang nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam hal keadilan dan keberadaban. Keduanya penggerak persatuan negri ini, bahkan menjadikan dirinya sebagai tameng untuk terwujudnya persatuan yang diidam-idamkan. Keduanya pendekar demokrasi, yang tidak hanya berwacana tetapi turun gelanggang melaksanakan pronsip demokrasinya dalam hiruk-pikuk dan dinamika politik Indonesia. Dan terakhir, keduanya terbukti mendorong terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

IJ Kasimo mencintai Indonesia dan serius mewujudkan cita-cita Indonesia dengan spirit Katholik, melalui Partai Katholik Republik Indonesia, melalui jabatan kementerian di bidang social dan meneladankan adanya apa yang disebut Politik Bermartabat. Gus Dur mencintai Indonesia dan serius mewujdukan cita-cita Indonesia melalui spirit Islam ahlus sunnah wal jama’ah, memberdayakan pesantren sebagai sub kultur Indonesia, memposisikan Nahdlatul Ulama’ sebagai kekuatan civil society yang memberdayakan masyarakat di hadapan Negara, berkiprah dan memberi arah bagi reformasi dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, hingga akhirnya memberi contoh tentang bagaimana seharusnya memimpin Indonesia di tengah carut-marut politik hingga akahirnya menunjukkan sosok sejatinya sebagai manusia yang sangat Indonesia hingga akhir hayatnya.

 

Bagi saya, Politik Bermartabat yang dikembangkan IJ Kasimo, sebangun dengan Politik Kemaslahatan yang dijalankan Nahdlatul Ulama dan diprakarsai salah satunya oleh Gus Dur. Konsepsi Politik yang telah terbukti berhasil dipraktekkan (best practice) dan membutuhkan kepahaman seluruh bangsa untuk bisa meneruskan dan memadukannya.

 ***

 Bagi Nahdlatul Ulama Indonesia sudah menjadi ”Negara Islam” dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Keputusan tentang ’keislaman’ Indonesia bahkan sudah ditetapkan dalam Muktmar NU di Banjarmasin pada tahun 1935, 15 tahun sebelum Indonesia Merdeka. Bagi NU, hidup bernegara adalah manifestasi dari interaksi dengan sesama manusia (Hablun Minallah), sehingga diperlukan kesepakatan, konsensus dan komitmen bersama masyarakat tentang bagaimana seharusnya hidup bernegara bisa diciptakan. Senyampang ummat Islam bisa menjalankan ibadahnya, maka cukuplah negara yang dibentuk itu diposisikan sebagai Darul Islam (Rumah Islam), al wathon (bangsa) yang harus dicintai dan diperjuangkan lahir-batin oleh segenap kaum muslimin. Prinsip inilah, yang digunakan oleh KH. Wahid Hasyim sebagai perwakilan NU ketika ikut merumuskan konsep NKRI dan Pancasila serta dasar bagi ulama Jawa untuk mewajibkan Ummat Islam berperang melawan Belanda melalui Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, yang menjadi background penting bagi terjadinya perang kolosal Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Yang diutamakan Nahdlatul Ulama, bukan bagaimana bentuk negara, tetapi terbentuknya Masyarakat Indonesia sesuai Konsep Manusia Terbaik (Mabadi’ Khoiro Ummah) yang diputuskan melalui Kongres NO Tahun 1935. Mabadi’ ini mengidealkan lima ciri masyarakat ideal yakni: jujur (As-Shidqu), memenuhi janji (Al-Wafa’ bil-’Ahd), saling menolong (At-Ta’awun), mengedepankan keadilan (Al-’adalah), serta konsisten dalam tindak dan laku (Al-Istiqamah). Maka di sinilah sebenarnya Gambaran ideal manusia Indonesia seutuhnya, menurut Nahdlatul Ulama.

 

Untuk mewujudkan profil ‘Masyarakat Terbaik’ tersebut, maka dengan dipelopori KH. Ahmad Shiddiq dan Gus Dur, Nahdlatul Ulama mengambil keputusan penting di era represi Orde Baru yang kemudian dikenal dengan Konsep Khittah Nahdlatul Ulama. Pengambilan keptusan ini memiliki makna strategis, karena Indonesia saat itu sedang berada dalam era pseudo-demokrasi, dimana Pancasila disalahgunakan sebagai alat untuk menvonis kelompok yang tidak bersepaham dengan Pemerintah yang berkuasa. Yang lebih berbahaya, Pancasila ‘dimusuhi’ oleh kelompok Islam, sehingga pondasi ‘berketuhanan’ dalam Pancasila menjadi kehilangan arti pentingnya.

Melalui Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama, setahun sebelum Muktamar, NU membuat keputusan penting dan fenomenal yakni Deklarasi tentang Hubungan Islam dengan Pancasila, yang dalam persidangannya di sub komisi Khittah dipimpin oleh Gus Dur yang waktu itu masih Katib Syuriyah PBNU. Berikut isi deklarasi tersebut:

  1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
  2. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
  3. Bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
  4. Sebagai konsekwensi  dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Dengan mengembalikan Pancasila dalam posisinya semula, maka Nahdlatul Ulama’ menata positioning-nya dalam konteks hubungan rakyat dengan Negara. NU menahbiskan diri sebagai organisasi agama (jam’iyyah diniyyah) dan organisasi masyarakat (jam’iyyah ijtima’iyyah). Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Muktamar NU tahun 1984: Kembali Ke Khittah NU Tahun 1926, Keputusan ini dinilai cerdas, karena NU kini menjadi kekuatan utama civil society di Indonesia yang tentunya akan menentukan dan mengubah pola relasi rakyat dan Negara. Keputusan ini pula, mengakhiri riwiayat NU sebagai organisasi politik yang diputuskan sejak tahun 1952 melalui kebijakan politik orde Baru tahun 1973, NU dimasukkan ke dalam keranjang politik Islam dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berikut beberapa poin penting tentang keputusan Muktamar XXVII di Situbondo tersebut:

  • Ulama sebagai mata rantai pembawa paham Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi, sedangkan untuk menangani kegiatan-kegiatannya, ditempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  • Sebagai organisasi kemasyarakatan, NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia dan aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.
  • Sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan, toleransi, dan hidup berdampingan dengan baik sesama umat Islam maupun sesama warga negara yang berbeda agama, untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.
  • Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, NU senantiasa berusaha secara sadar menciptakan warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.
  • Sebagai Jam’iyah, NU secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun.
  • Dalam hal warga NU menggunakan hak politiknya, harus dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, mampu mengembangkan mekanisme musyawarah-mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

Untuk menjalankan misinya sebagai organisasi agama dan kemasyarakatan dalam konteks pencapaian kemaslahatan yang harus dituju dalam bingkai negara-bangsa, maka Muktamar XXIX NU di Lirboyo pada Tahun 1999 melalui Komisi Bahtsul Masail telah menetapkan definisi dan cara mencapai kemashlahatan:

  • Kemaslahatan Umum ditetapkan melalui prinsip syura (Q.S. Al-Syura:38) dan di negara demokrasi melalui lembaga perwakilan (majelis istisyari),dengan persyaratan:
    • Orang-orang yang duduk didalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan dlu’afa’ dan mustadl’afin;
    • Untuk mengondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, perlu pola rekrutmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja/bersuara untuk kepentingan rakyat.
    • Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama dimusyawarahkan diputuskan, benar-benar bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan  bagi rakyat banyak.
  • Kemaslahatan Umum yang telah dituangkan dalam bentuk Kebijakan/ Undang-undang oleh Majelis Istisyari menjadi acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah secara jujur dan konsekuen. Prinsip tasharruful imam ‘alar ra’iiyah manuthun bil mashlahah harus dipahami sebagai prinsip keterikatan dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan yang telah disepakati bersama.
  • Rakyat sebagai alasan utama dirumuskan dan diwujudkannya kemaslahatan wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), lembaga pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutif) dan lembaga peradilan sebagai penegak hukum (yudikatif).

Politik bermartabat juga didorong oleh Nahdlatul Ulama’. Konsep kehidupan politik ini termuat dalam Keputusan Muktamar XXVIII NU tahun 1994 di Krapyak dalam bentuk Pedoman Berpolitik bagi Warga NU, Pedoman ini memuat sembilan poin pedoman, antara lain:

  • Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
  • Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat;
  • Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama;
  • Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  • Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama;
  • Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah;
  • Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan;
  • Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
  • Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Kehidupan politik di Indonesia memang sedang dalam ujian terberatnya. Kontestasi politik sebagai bagian kecil dari kehidupan berdemokrasi, bahkan kini menjadi tujuan utama bagi para kontestan dalam memenangkan persaingan politik. Kembali mengacu dan mengaca kepada Konsep Berbangsa, bernegara dan Berpolitik  para pejuang bangsa adalah salah satu cara agar Politik Indonesia kembali ke jalur seharusnya.

Pasuruan, 22 Juli 2011

About iskasurabaya09

social blog
This entry was posted in ARTIKEL and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s