I.J. KASIMO DAN KEMERDEKAAN KITA

I.J. KASIMO DAN KEMERDEKAAN KITA

Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Perjuangan.

Oleh : Imam Ghazali Said

(Pengasuh Pesantren Mahasiswa “An-Nur” dan Ketua FKUB Kota Surabaya)

 Kemerdekaan (istiqlal / independence) sering disejajarkan dengan kebebasan (hurriyyah/freedom). Kemerdekaan dalam tradisi bahasa dan keilmuan dipahami sebagai “kebebasan” untuk memerintah sendiri dalam internal pluralitas kebangsaan yang disepakati. Pemahaman ini berangkat dari komunitas bangsa yang diperintah dan dijajah oleh bangsa asing. Dalam konteks ini suatu negara terdiri dari yang memerintah sebagai penjajah (tuan) dan rakyat sebagai yang terjajah (budak). Jadi, Indonesia sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 adalah bangsa budak dengan tuan Kerajaan Belanda dan terakhir Jepang.

Kondisi ini dengan dorongan pemahaman Islam-Katolik progresif yang menyatu dengan ideologi nasionalisme kebangsaan melakukan “perlawanan” terhadap penjajah. Perlawanan dari berbagai sisi itu menghasilkan “kemerdekaan”, dalam arti bangsa ini dapat membentuk pemerintahan sendiri dengan dasar ideologi yang digali dari khazanah, budaya dan tradisi bangsa sendiri yang populer dengan Pancasila. Pergerakan untuk mencapai kemerdekaan tersebut tidak datang ujuk-ujuk, tetapi melalui perjuangan panjang yan gcukup melelahkan yang secara singkat dapat dibagi menjadi empat priode:

  1. Masa transisi dari perlawanan dengan perang fisik ke perlawanan dengan sarana organisasi yang mentransformasikan nilai-nilai rasional dan kemodernan. Yaitu masa antara 1900 – 1945
  2. Masa mempertahankan kemerdekaan yaitu priode 1945 – 1950
  3. Masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yaitu priode 1950 – 1960, kemudian diteruskan pada priode instabilitas pada masa 1960 – 1967
  4. Masa demokrasi semu (orde baru) yaitu priode antara 1968 – 1986

Bagi Kasimo, perjuangannya untuk mendirikan organisasi politik yang memadukan antara nilai-nilai kekatolikan dan nilai-nilai Jawa tidaklah mudah, ia harus berhadapan dengan tembok kekuasaan sang penjajah yang juga penganut katolik. Sebagai penganut katolik, kasimo juga harus tunduk kepada khirarki agama katolik internasional yang tak terlepas dari  pemerintahan penjajah. Ia harus menghadapi realita bahwa jumlah penganut Katolik di Jawa pada awal abad XX sekitar 10.000 orang.

Tantangan yang berlapis-lapis tersebut tak menyurutkan Kasimo dan kawan-kawan untuk mendirikan Perkempalan Politik Katolik Djawi (PPKD) pada tahun 1923. Satu tahun setelah PPKD dideklarasikan ia terpilih sebagai ketua seraya menjelaskan diantara tujuan PPKD adalah Pertama, memperjuangkan politik berdasarkan asas dan nilai-nilai kekatolikan. Kedua, memperluas lingkup wilayah perjuangan dari nasional-Jawa ke nasional-Indonesia. Ketiga, mengarahkan haluan perjuangan PPKD untuk menjadi organisasi yang evolusioner, tidak revolusioner. Ini untuk menjaga “hubungan baik” dengan pihak penjajah yang juga penganut Katolik. Sikap sepertin ini juga diperlihatkan oleh organisasi-organisasi Islam saat itu seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 yang kemudian menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1912, Muhammadiyah pada tahun 1912, Persatuan Islam (PERSIS) pada tahun 1923 dan Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926.

Untuk kepentingan strategis Kasimo menggiring PPKD untuk bergabung dengan partai Katolik Hindia Indische Katholieke Partij (IKP) atau federasi organisasi-organisasi Katolik. Tetapi akhirnya Kasimo dan kawan-kawan tidak nyamana berada di IKP yang mayoritas pengurusnya adalah orang-orang Belanda yang notabene sebagai penjajah. Rupanya nilai-nilai kebangsaan dan kekatolikan tidak bisa menyatu dengan nilai-nilai penjajahan. Akhirnya pada tahun 1925 PPKD menyatakan sebagai organisasi independen yang tak terikat dengan IKP.

Ketika Kasimo menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) dalam salah satu pidatonya tanggal 19Juli 1932 ia menyatakan :

“Tuan ketua, dengan ini saya mengatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda menurut kaudratnya mempunya hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa. Karena itu, berhak memperjuangkan pengaturan negara sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan nasional sesempurna mungkin.”

Dalam persepsinya Belanda  sebagai “penjajah yang berbudaya”  harus merasa terpanggil untuk melaksanakan kewajiban mengembangkan potensi seluruh rakyat jajahan untuk merampungkan pendidikan rakyatnya sehingga dapat dicapai kesejahteraan bangsa Indonesia, untuk kemudian dapat diberi hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah negara sendiri. Tentu pidato ini menuai reaksi dari berbagai pihak. Dari pihak pemerintah penjajah menilai tidak sepantasnya anggota Volksraad yang mewakili organisasi Katolik bersikap “menentang” kebijakan pemerintah yang juga katolik. Di pihak kaum pergerakan, pidato Kasimo dianggap terlalu lunak, mengapa dia tidak langsung menuntut kemerdekaan ?. Tetapi itulah seni dan lika liku perjungan untuk mencapai kemerdekaan.

Setelah proklamasi 17 Agustus, sebagai anggota PPKI, Kasimo mendukung penuh proklamasi kemerdekaan itu sebagai ekspresi nilai-nilai kekatollikan. Orang Katolik menurutnya harus menyatu dengan putra putri Indonesia sebagai warga negara merdeka yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela, mempertahankan dan memperkuat republik yang memegang kekuasaan yang sah menurut hukum. Ketika pemerintah RI mengeluarkan maklumat No X 3 November 1945 yang menganjurkan kelompok-kelompok perjuanga untuk membentuk partai politik, Kasimo segera mengagas berdirinya Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Dalam partai yang ikut pemilu pada tahun 1955 ini ia memperjuangkan nilai-nilai kekatolikan itu dalam perjalanan Republik Indenesia merdeka.

Pola perjuangan Kasimo melalui PKRI justru banyak kecocokan dengan nilai-nilai keislaman yang progresif. Gabungan antara nilai-nilai keislaman dan kekatolikan itulah sebetulnya yang ikut ambil bagian dalam mengisi arah konstitusi Pancasila. Pemerintah yang dibentuk berdasarkan perspektif nilai-nilai kebangsaan yang diantaranya ada saham dari Islam, katolik dan agama-agama lain, seharusnya mengarahkan kebijakan negara agar rakyat mendapatkan enam hak dasar sebagai warga negara. Itu sebagai ekspresi nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan seperti yang penulis ungkapkan dalam pengantar makalah ini.

Enam hak dasar tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, hak untuk memilih agama (haqq ikhtiyar al-tadayyun). Idealnya hak ini dikembangkan menjadi kebebasan untuk beragama (hurriyah al-taadayyun). Kedua, hak untuk hidup (haqq al-hayat) idealnya dikembangkan menjadi kebebasan untuk memilih warga negara (hurriyah ikhtiyar al jinsiyyah). Ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan (haqq al-amal), idealnya dikembangnkan menjadi kebebasan untuk mendapakan pekerjaan sesuai dengan potensi dan keahliannya (hurriyah ikhtiyar an wa’ al-amal hasbah al-taqah wa al-mauhibah). Keempat, hak untuk mendpatkan pendidikan (haqq al-tarbiyah). Idealnya dikembangkan menjadi rakyat mendapatkan kebebasan untuk mengemukkan pendapat (hurriyah idda’ al-ra’yi). Kelima, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk hidup sehat (haqq al-sihhah). Idealnya rakyat diberi kebebasan untuk mendapatkan kesehatan reproduksi (hurriyah al-nasl). Keenam, hak untuk mengembangkan dan mempertahankan potensi nilai-nilai pribadi, tradisi, kehormatan dan kebudayaan komunitas masing-masing suku bangsa (haqq al-ard). Idealnya dikembangkan menjadi kemerdekaan untuk mempertahankan atau mengembangkan potensi diri dan kebudayaan masing-masing suku bangsa (huriyyah al-daft’i wa tadwir al-saqafah).

Pada akhirnya  pemerintah yang dibentuk oleh akumulasi nilai-nilai kebangsaan dari berbagai budaya baik lokal maupun keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat unifersal dengan segala dinamikanya harus menjamin sekaligus memberi perlindungan agar rakyat mendapatkan enam hak dan kebebasan dasar di atas. I.J. Kasimo bersama dengan para pejuang baik pra maupun pasca kemerdekaan telah membuktikan bahwa beliau telah ambil bagian dalam pergerakan perjuangan untuk Indonesia merdeka sekaligus mengisi arah konstitusinya sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan yang beliau yakini itu menyatu dalam kiprahnya mempertahankan sekaligus mengisi kemakmuran rakyat dalam Indonesia merdeka.

Untuk itulah, keteladanan I.J Kasimo yang merasakan pait getirnya perjuangan baik untuk meraih kemerdekaan mupun untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu, dengan sikap politik jalan tengah yang bermartabat selayaknya menjadi teladan, tidak hanya bagi komunitas Katolik yang menjadi basis pendukungnya, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda secara keseluruhan. Karena I.J. Kasimo sudah bukan milik komunitas Katolik secara sectarian, tetapi telah menjadi milik seluruh generasi bangsa Indonesia. Karena itulah, usulan untuk mengangkat beliau sebagai Pahlawan Nasional kiranya patut dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan saat ini.

About iskasurabaya09

social blog
This entry was posted in ARTIKEL and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s