Undang-undang pajak penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan No. 36 th ’08 merupakan

perubahan ke 4 UU No. 7 th ’83.

Berikut ringkasan beberapa perubahannya :
1.     Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).
a.     Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak                                                                      Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-                                                                        5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-               15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-            25%
Diatas Rp. 500.000.000,-                                                                                     30%

PP No. 68 th ’09, Tarif PPH Ps. 21 atas uang pesangon
Lapisan Uang Pesangon                                                                   Tarif Pajak
s/d Rp. 50,000,000,-                                                                 0% (nol persen)
Di atas Rp.   50,000,000,- s/d Rp. 100,000,000,-        5% (lima persen)
Di atas Rp.  100,000,000,- s/d Rp. 500,000,000,-        15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 500,000,000,-                                                           25%(dua puluh lima persen)
Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola
dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

b.     Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.
Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.
Wajib Pajak Badan  dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tahun                                                     Tarif Pajak
2009                                                           28%
2010 dan selanjutnya                         25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek     5% lebih rendah dari yang seharusnya

c.     WP Badan DN dgn peredaran bruto s.d. 50 M mendpt fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif normal yg dikenakan a/ Penghsl Kena Pajak dari bagian peredaran bruto s.d. 4,8 M. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

Contoh 1 :
Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penghitungan pajak yang terutang :
Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00
Contoh 2:
Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang :
1.     Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00
2.     Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00     = Rp 2.520.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:
– (50% x 28%) x Rp480.000.000,00         = Rp      67.200.000,00
– 28% x Rp2.520.000.000,00         = Rp    705.600.000,00(+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang            Rp    772.800.000,00

e.     Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari     peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya     ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan     perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

f.         Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif     final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang     saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP. .    ~ Psl 17 ay 2D pelaksanaanya PP 19/2009

2.     Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.
Penghasilan Tidak Kena Pajak
No    Keterangan                                        Setahun
1.    Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi                             Rp. 15.840.000,-
2.     Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin                             Rp.   1.320.000,-
3.    Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.     Rp. 15.840.000,-
4.    Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung     sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga                     Rp.   1.320.000,-

3.     Penerapan tarif pemotongan/pemungut an PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.
a.     Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai             pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.
b.     Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai             pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
c.     Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100%             lebih tinggi dari tarif normal.

4.     Biaya Pengurang Penghasilan Bruto
*    Biaya Promosi & Penjualan ditegaskan sbg pengurang penghsl bruto yg ketentuannya diatur dgn PMK 02/2009.

*    Biaya Beasiswa yg dpt dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kpd bkn pegawai spt pelajar & mahasiswa tetapi     tetap memperhatikan kewajarannya diantaranya : tdk boleh ada hub dgn pemilik, komisaris, direksi/pengurus. Aturan lebih     lanjut diatur dgn PMK 246/2008.

*    Piutang tak tertagih : syaratnya dipermudah menjadi :
a.    Telah dibiayakan dlm lap R/L komersial.
b.    WP hrs menyerahkan daftar piut yg tdk dpt ditagih kpd DJP via KPP.
c.    Telah diserahkan perkara penagihannya kpd Pengadilan negeri/instansi pemerintah yg menangani piut Negara/ada perjanjian     tertulis dgn debitur ybs/telah dipublikasikan dlm penerbitan umum (khusus)/ada pengakuan dari debitur bhw utangnya tlh         dihapuskan.

*    Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas         kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut     sebagai pengurang penghasilan bruto :
a.     Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.
b.     Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
c.    Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di         Indonesia.

5.     Pengecualian dari objek PPh antara lain :
a.     Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan         atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak         dikenai pajak. Aturan lebih lanjut diatur dgn PMK 80/2009.
b.     Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak. Aturan lebih lanjut diatur dgn         PMK 246/2008.
c.     Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak. Aturan lebih         lanjut diatur dgn PMK 247/2008.
d.    Zakat & sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib bg pemeluk agama yg diakui di Indonesia. Aturan lebih lanjut             diatur dgn PP 18/2009.
e.    Inter corporate dividend. Syarat memiliki usaha aktif bg WP yg menerima Inter corporate dividend dihapus.

6.     Penambahan Obyek Pajak Ps 4 ayat 1.
a.     Keuntungan karena penjualan/pengalihan sebagian/ seluruh hak penambangan disektor hulu migas. Karena pemegang hak     memperoleh keuntungan dari pengalihan hak.
b.     Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah.
c.     Imbalan bunga yg diperoleh WP
d.    Bunga obligasi yg diterima reksadana merupakan objek pajak.
e.     Surplus Bank Indonesia.
Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang     berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian     penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau     diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus     BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur     dalam UU PPh.
Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang     usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan     bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
7.     Obyek Pajak Ps 4 ayat 2 (Final).
Menegaskan objek PPh Ps 4 sy 2 yg selama ini tdk scr eksplisit diatur dlm         ketentuan ini, antara lain :
a.     Bunga obligasi & Surat Utang Negara (SUN)
b.     Hadiah undian
c.     Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura
d.    Persewaan tanah dan bangunan
Memindahkan bunga simpanan koperasi yg skrg dikenai PPh 23 final menjadi objek PPh Ps 4 ay 2.
Menambah objek PPh Ps 4 ay 2 antara lain :
a.     Penghsl dari transaksi derivative.
b.     Penghsl dari usaha jasa konstruksi & real estate.

8.    Perhitungan Pajak pada akhir tahun
Kalau sebelumnya kekurangan pajak yg terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga stlh tahun pajak     berakhir u/ PPh perorangan atau bln ke 4 u/ PPh Badan sblm SPT disampaikan, Diganti dengan Kekurangan pembyr pajak     yang terutang harus dilunasi sebelum SPT PPh disampaikan

9.    Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Batas peredaran usaha u/ dpt menggunakan norma penghitungan penghsl neto dinaikkan dari 600 jt menjadi 4,8 milyard.

10.    Perluasan Objek PPh 22
WP yg membeli brg yg tergolong sgt mewah spt : rumah dgn harga > 10 M & luas > 500 m2, apartemen & sejenisnya dgn         hrg > 10 M & atau luas 400 m2, mobil penumpang < 10 orang dgn harga > 5 M & CC > 3000, kapal pesiar dgn hrg > 10M,     pesawat pribadi dgn hrg > 20M, dipungut PPh Psl 22 5% dari hrg perolehan & diperlakukan sbg pembyrn PPh thn berjalan.     Aturan lebih lanjut diatur dgn PMK 253/2008.

11.    Ketentuan Saat terutang PPh 23/26
Ketentuan saat terutang PPh 23/26 saat biaya dibebankan (diakui) diubah menjadi :
*    Saat dibyrkan
*    Saat disediakan dibyrkan dan
*    Ketika pembyrn jatuh tempo
Shg pengakuan beban biaya dlm pembukuan akhir tahun buku tdk menjadikan timbulnya kewajiban pembyrn/hak atas suatu     penghasilan.

12.    Angsuran pajak pajak thn berjalan (PPh ps. 25)
a.     Seluruh perusahaan yg diwjbkan membuat lap keu berkala dpt membyr angsuran berdsrkan lap keu berkala tsb, shg pembyrn     angsuran dpt lbh mencerminkan keadaan yg sebenarnya. Mis-nya perush yg go public.
b.     Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu (pengecer yg py usaha lebih dari 1 lokasi), besarnya angsuran PPh Pasal 25         diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas         WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan     PPh.
c.    Fiskal LN hy wjb dibyr o/ WP yg bertolak ke LN yg tlh berusia lbh dr 21 th & blm py NPWP. Ketentuan ini cm berlaku s/d th         ’10. Mulai ’11 seluruh WP yg bertolak ke LN tdk perlu byr FLN.     Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar         negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak.     Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran     fiskal luar negeri layak dihapuskan.

Pertanyaan yg diajukan :
1.    Bagaimana dengan bukti potong PPh 21 Form 1721 A2 yg meski sdh dipotong o/ Bendaharawan tp bukti potongnya tdk pernah diberikan shg didlm pengisian SPT Perorangan ybs tdk dilaporkan sbg penghasilan.
Jawab    : Bukti potong adlh hak wajib pajak. Jadi jk pihak bendaharawan tdk mau memberikan, ada baiknya pihak Wjb Pjk membuat sendiri & dimintakan tandatangan dari Bendaharawan. Krn jk dlm pengisian SPT perorangan a/ penghsln yg sdh dipot o/ bendaharawan tdk dilaporkan mk bs dijadikan alasan o/ fiskus u/ menganggap SPT perorangan tsb dikategorikan tdk lengkap.
2.    Jika WP menggunakan norma & terjadi penurunan pendapatan apakah bisa terjadi kelebihan bayar ?
Jawab    : Benar jika penghsl yg didapat cm melulu dari usaha/perkerjaan bebas. Tp jk sumber penghslnya jg dari pemberi kerja mk belum tentu.
3.    Apa yg hrs dilakukan seseorang stlh mendapat krt NPWP?
Jawab    : Ybs hrs memenuhi kewajiban perpajakannya dng melaporkan SPT PPh tiap tahun sesuai dng kategori KLU (klasifikasi)nya.
4.    Apakah warisan jg dikenakan Pajak?
Jawab    : Tidak, warisan termasuk yg dikecualikan sebagai obyek pajak.

About iskasurabaya09

social blog
This entry was posted in ARTIKEL, fokat Maret 2010 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s